Membandingkan Sri Mulyani dengan Aburizal Bakrie
Sri Mulyani adalah mantan menteri keuangan yang harus lengser akibat urusan politik yang dimainkan oleh Partai Golkar cs dalam isu Bank Century.
Permasalahan inti dari isu Bank Century adalah politisasi kebijakan bailout yang dikeluarkan Sri Mulyani oleh Partai Golkar di parlemen, yang tujuannya agar Sri Mulyani lengser dari kabinet.
Usut punya usut yang menjadi penyebab Partai Golkar ngotot ingin Sri Mulyani diperkarakan dalam kasus Century adalah ketegasan Sri Mulyani dalam urusan bisnis Bos Golkar yaitu Abu Rizal Bakrie.
Sri Mulyani secara tegas meminta perusahaan Bakrie untuk membayar pajak perusahaannya. Sri Mulyani juga membuka keran transparansi "bursa saham" ketika saham Bakrie sedang menurun drastis. Hal tersebut tentu membuat Bakrie geram dan menggunakan kekuatan politiknya dalam menyingkirkan Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan.
Bakrie mempunyai partai Golkar yang tangguh di parlemen dan mempunyai media yang cukup berpengaruh yaitu Tv One, ANTV dan Viva news, sehingga penggiringan opini yang menyudutkan Sri Mulyani menjadi masif.
Sri Mulyani difitnah jika kebijakan bailout-nya tersebut menguntungkan dirinya, padahal secara jelas KPK telah menyatakan jika Sri Mulyani tidak terindikasi melakukan tindak korupsi.
Sri Mulyani juga difitnah sebagai antek neolib, dikatakan sebagai "maling" padahal jelas selama Sri Mulyani mengabdi sebagai Menteri Keuangan beliau telah sukses melakukan reformasi birokrasi di kementerian Keuangan, beliau juga mendukung pelunasan hutang Indonesia di IMF.
Melihat runtutan diatas bisa dibandingkan bagaimana penggunaan "power" antara Sri Mulyani dan Bakrie sangat kontras.
Power yang dimiliki Sri Mulyani adalah jabatan publik saat mengabdikan diri sebagai Menteri keuangan beliau gunakan demi kepentingan bangsa dan negara bukan demi kepentingan pribadi.
Lihat bagaimana Sri Mulyani sangat power full dalam melakukan reformasi birokrasi. Lihat bagaimana Sri Mulyani begitu tegas dalam mempertahankan transparansi "bursa saham" dan menagih pajak para pengemplang pajak tanpa pandang bulu.
Coba bandingkan dengan "power" yang digunakan oleh Abu Rizal Bakrie. Bakrie sebagai ketua umum Partai Golkar punya power yang hebat di politik, dia gunakan politik untuk memuluskan urusan bisnis pribadi. Dia gunakan uangnya yang melimpah untuk mempermulus urusan politik
Jadi, bisa disimpulkan power itu ibarat pisau, pisau jika digunakan oleh orang baik tentu digunakan untuk melakukan hal yang baik. Akan tetapi jika digunakan oleh orang yang tidak baik tentu bisa disalahgunakan. Untuk itu sebagai rakyat yang notabenenya "pemilik pisau" harus lebih jeli, khususnya mengenai "kepada siapa pisau itu diberikan?".
ada isu Bank Century dan banyak yang melihat Sri Mulyani Indrawati sebagai maling. Justru Anda malah berbeda pandangan dan membela Sri Mulyani. Bagaimana pandangan Anda tentang Bank Century?
Barangkali saya punya kebahagiaan bahwa saya kebetulan lebih banyak tahu daripada orang lain. Kalau mengenai Sri Mulyani, saya sudah kenal sejak 1996 bahkan saya yang membawa dia ke forum luas di sedminar dan televisi ketika dia masih ekonom muda yang tidak banyak dikenal. Saya mengenal dia, selain cerdas,mampu dan berani, juga jujur. Sejak 1996 sampai akhirnya masuk ke World Bank, dia tidak pernah sekalipun melakukan hal yang di luar etika jabatan, termasuk tidak pernah memberi proyek kepada kami. Sewaktu dia ditembak-tembak dengan cerita bohong dari Bambang Susatyo yang mengatakan dia menelepon Robert Tantular., saya datang membantu. Saat itu saya diminta menjadi moderator konferensi pers sebagai volunteer. Walaupun InterMatrix adalah perusahaan PR, kami tidak pernah menjadi PR Sri Mulyani.
Saya tahu Sri Mulyani berkarakter bagus. Kebetulan saya bisa dikatakan juga ekonom. Saya mengajar ekonomi di ITB, saya ikut seminar ekonomi, dan saya punya degree dalamfinanceand investment. Yang dilakukan Sri Mulyani, Boediono dan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) berupa tindakan bailout terhadap Bank Centuri adalah tindakan yang menyelamatkan sistem perbankan Indonesia. Indonesia dinyatakan sebagai negara yang selamat dari krisis finansial karena keberanian Boediono dan Sri Mulyani dalam mem-bailout Bank Century. Saat itu Bank Century dikuras uangnya oleh para pemiliknya. Ibarat kereta api yang sudah dijarah, Robert Tantular, pemilik Bank Century, ibarat kabur dan kereta apinya ditinggalkan dalam keadaan terbakar di stasiun Manggarai. Sri Mulyani melihat itu dan memanggil pemadam kebakaran agar apinya dimatikan dan tidak menjalar ke rumah-rumah. Jadi yang harus ditangkap adalah Robert Tantular, tapi kini malah pemadam kebakarannya yang mau ditangkap. Pada November 2009 ketika itu terjadi, tidak ada yang beranggapan Sri Mulyani salah. Semua partai, semua pengamat memuji, atau tidak tahu. Tapi perbankan tidak bubar, yang bubar hanya pemilik lama penjarah Bank Century. Nasabah bank diselamatkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). LPS adalah jaringan sosial untuk menjaga bank agar nasabahnya tidak rugi. Sri Mulyani menyelamatkan Century dengan memberikan Rp 6,7 triliun melalui LPS. Rp 6,7 triliun itu masih ada di Bank Century yang kini menjadi Bank Mutiara. Bahkan terakhir saya mendengar nilainya sekarang menjadi Rp 8,5 triliun karena sebagai modal equity tentu naik turun bersama dengan nilainya tingkat keyakinan publik. Beda dengan yang ngemplang pajak, nilainya naik tapi itu utangnya karena denda setiap tahun. Nasabah bank tidak perlu takut karena Bank Century selamat. Andaikata didiamkan, Bank Century bangkrut dan nasabah rugi. Sekarang banyak nasabah yang menangis-nangis karena ditipu, tapi itu ditipu oleh Artaboga yaitu suatu reksadana yang dipasarkan oleh Robert Tantular di Bank Century tanpa izin Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan Bank Indonesia (BI) membiarkan Robert Tantular berkeliaran. Dari segi itu saja barangkali menteri keuangan dipersalahkan, tapi mereka bisa menangani kerusakan tersebut dengan membantu menangkap Robert Tantular. Sayang ada mafia hukum sehingga hukuman Robert Tantular lebih ringan daripada tuntutan untuk ibunya Alanda Kariza (Arga Tirta Kirana, Kepala Divisi Hukum Bank Century Cabang Senayan).
Sri Mulyani, Biografi
Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjungkarang, Lampung, 26 Agustus 1962. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Ia kemudian dipercaya oleh Presiden SBY untuk menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Pada 5 Desember 2005 ketika Presiden SBY mengumumkan perombakan (Reshuffle) kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.
Sebelum diangkat menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu, Sri Mulyani hijrah ke Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, sebagai konsultan di USAid sejak Agustus 2001 dalam rangka kerjasama untuk memperkuat institusi di daerah. Yaitu, memberikan beasiswa S-2 untuk pengajar universitas di daerah. Disana ia banyak memberikan saran dan nasihat mengenai bagaimana mendesain program S-2 untuk pendidikan universitas di daerah maupun program USAid lainnya di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Di samping itu, ia juga mengajar tentang perekonomian Indonesia dan ekonomi makro di Georgia University serta banyak melakukan riset dan menulis buku.
Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.[1] Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008[2] dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober
Sri Mulyani Indrawati atau akrab dengan panggilan Mbak Ani, adalah seorang ekonom yang sering tampil di panggung-panggung seminar atau dikutip di berbagai media massa. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) ini juga sempat aktif menjadi penasehat pemerintah bersama sejumlah ekonom terkemuka lain dalam wadah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Seperti halnya di Indonesia, di Amerika ia juga sering mengikuti seminar, tetapi lebih banyak masalah internasional daripada di Indonesia.
Pada awal Oktober 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group). Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di IMF. Tugasnya sebagai executive director terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk menentukan berbagai program dan keputusan yang harus diambil IMF. Jadi ia tidak hanya mewakili kepentingan Indonesia, namun mewakili kepentingan negara-negara anggota di lembaga IMF maupun forum internasional yang relevan.
PENDIDIKAN:
• Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981 – 1986)
• Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 – 1990)
• Ph. D of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)
PENGALAMAN KERJA:
• Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang
• Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.
• Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999 – Sekarang
• Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
• Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 – Sekarang
• Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang
• Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998
• Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000
• Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 1999
• Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
• Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995
• Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekarang
• Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
• Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995
• Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN, 1995
• Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995
• Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 – 1995
• Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 – 1992
• Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 1985 – 1986
Tidak ada komentar:
Posting Komentar